Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi. Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua menjadi undangundang lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 112, tambahan lembaran negara nomor 4884. Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia lembaran. Undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3699. Undangundang serikat buruhserikat pekerja indonesia uu. Provinsi papua lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor. Buku pedoman ini bukan merupakan tafsiran atau perluasan ketentuan pasalpasal dalam uu 212000.
Undangundang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 68, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4725. Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2001 tentang kepelabuhanan lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 127, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4145. Undangundang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 32, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4377. Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia lembaran negara tahun 1999 nomor 165, tambahan lembaran negara nomor 3886. V, terdapat beberapa format asimetris dari kewenangan pemerintahan. Indonesia tahun 2000 nomor 202, tambahan lembaran negara nomor 4022. Undangundang republik indonesia nomor 14 tahun 2001 tentang paten dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Studi tentang proses pelayanan bidang pendidikan dan. Undangundang serikat buruhserikat pekerja indonesia uu no. Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas keputusan menteri perhubungan nomor.
Undangundang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 208, tambahan lembaran negara nomor 4026. Undangundang republik indonesia, nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi. Pasal 6 ayat 2 undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Uu no 23 th 2004 ttg penghapusan kekerasan dalam rumah tangga compiled by. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi lembaran negara nomor 3859. Kopublikation pdflib gmbhdpunkt verlag, 2002, isbn 3935320019. Pasal 20, pasal 21, pasal 27 ayat 2, pasal 28h ayat 1 dan ayat 2, pasal 33 ayat 3 dan ayat 4, dan pasal 34 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Republik indonesia tahun 1995 nomor 75, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1995 nomor 3612 diubah sebagai berikut. Undangundang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 12, tambahan. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia 1945. Undangundang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 185, tambahan lembaran negara tahun 2000 nomor 4012. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3952. Pasal 20, pasal 21, pasal 30 ayat 5, dan pasal 33 ayat 5 undangundang dasar negara republik indonesia.
Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4151 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor. Undangundang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya lembaran negara republik indonesia tahun 1990 nomor 49, tambahan lembaran negara nomor 3419. Keputusan presiden republik indonesia nomor 228m tahun 2001 tentang pembentukan kabinet gotong royong. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 6. Undangundang nomor 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Undangundang republik indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang paten. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 5, tambahan lembaran negara nomor 4151.
Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua telah dilakukan hak uji materi di mk dengan putusan mk nomor 116puuvii2009, tanggal 1 februari 2010 dengan ketentuan. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 1. Provinsi irian jaya yang kemudian terakhir berdasarkan undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus diubah menjadi propinsi papua. Pasal 6 ayat 2 undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua sepanjang frasa berdasarkan peraturan perundangundangan adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali frasa berdasarkan peraturan perundangundangan dalam pasal a quo. Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 18 tahun 1956 tentang persetujuan konvensi organisasi perburuhan internasional nomor 98 mengenai berlakunya dasardasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama lembaran negara tahun 1956 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 1050. Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang merek. Pasal 2 pengaturan pengelolaan b3 bertujuan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko dampak b3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Artikel ilmiah politik hukum undangundang nomor 21.
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang 212001 atau otonomi khusus provinsi papua. Menteri adalah menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup. Pasal 20, pasal 21, pasal 23e, pasal 23f, dan pasal 23g undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan propinsi otonom irian barat dan kabupatenkabupaten otonom di propinsi irian barat lembaran negara republik indonesia tahun 1969 nomor 47, tambahan. Keputusan presiden nomor 2 tahun 2002 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 101 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tidak berlaku terhadap. This document contains text automatically extracted from a pdf or image file. Uu no 34 th 2000 ttg perubahan atas uu no 18 th 1997 ttg pajak daerah dan retribusi daerah compiled by. Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan. To remove this note, rightclick and select delete table.
Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 41, tambahan lembaran. Pemerintah adalah presiden republik indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor. Undangundang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 112, tambahan lembaran negara nomor 42. Ppatk2003 dan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan yang dikeluarkan oleh ppatk. Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan ntidak pidana perdagangan orang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik nidonesai, menimbang. Undang undang republik indonesia, nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi. This accompanying document clarifies the background and spirit of the law. Pdf undangundang otonomi khusus papua nomor 21 tahun. This document is part of the source library for nrgis 2017 resource. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi. Eksistensi undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua existence of the act. Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan presiden republik indonesia, menimbang.
Uu ri nomor 20 tahun 2001 uu ri nomor 28 tahun 1999 penjelasan uu ri nomor 28 tahun 1999 diterbitkan oleh. Nomor 16 tahun 2001 tentang y a y a s a n dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 20, pasal 20a, pasal 21, pasal 22d, pasal 23, pasal 23a, pasal 23b, pasal 23c, pasal 23d, pasal 23e, dan pasal 33 ayat 2, ayat 3 dan ayat. Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia memutuskan. Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2001 tentang merek dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Formatting may have been lost and not all text may have been recognized. Undangundang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi lembaran negara. Keputusan presiden republik indonesia nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan presiden republik indonesia nomor 82 tahun 2001.
Undangundang nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 110, tambahan. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam undangundang ini yang dimaksud dengan. Undangundang ini menempatkan orang asli papua dan penduduk. Ketentuan pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah dan ditambah 4 empat angka, yaitu angka 15a, angka 19, angka 20, dan angka 21 sehingga pasal 1.
22 1462 39 687 56 1229 1343 489 223 1044 246 856 305 242 155 1282 272 117 881 653 1580 1193 590 1224 99 334 1396 964 1093 1286 1016 536 592 110 913 1492 691 1318 813 1390